Fraksi Gabungan DPRD PPU Soroti Polemik SPMB, Desak Solusi Inklusif dalam RPJMD 2025-2029

Info Penajam – Fraksi Gabungan DPRD PPU kembali menyerukan perlunya solusi inklusif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Mereka mendesak Pemerintah Daerah untuk segera merumuskan kebijakan yang menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Setiap tahun, masalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)—yang sebelumnya dikenal sebagai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)—kembali menjadi polemik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Keterbatasan daya tampung sekolah negeri, ketatnya persaingan, dan aturan zonasi yang kerap menyulitkan masyarakat menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan.

SPMB: Masalah Berulang yang Butuh Solusi Konkret

Juru Bicara Fraksi Gabungan DPRD PPU, Zaenal Arifin, menyatakan bahwa polemik SPMB terjadi hampir setiap tahun, menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan calon peserta didik.

“Fenomena ini terjadi hampir setiap tahun, dan selalu menjadi keresahan bagi masyarakat,” ujarnya pada Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, banyak anak usia sekolah yang terancam tidak mendapatkan pendidikan hanya karena kendala zonasi, kuota terbatas, dan kurangnya fasilitas sekolah. Padahal, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Baca Juga: Kafilah MTQ Penajam Paser Utara Diberangkatkan, Wakil Bupati Berikan Motivasi untuk Raih Prestasi dan Syiar Islam

“Kami menemukan banyak kasus di mana anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah justru terpaksa mencari alternatif lain karena tidak diterima di sekolah negeri. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Zaenal.

Desakan Pembenahan dalam RPJMD 2025-2029

Fraksi Gabungan mendesak agar RPJMD 2025–2029 memuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah SPMB, antara lain:

1. Pembangunan dan Perluasan Sekolah di Daerah Padat Penduduk

   • Ketersediaan sekolah negeri masih tidak sebanding dengan jumlah calon siswa, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi.

   • Perlu ada penambahan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah-sekolah baru di titik rawan, seperti Kecamatan Penajam, Sepaku, dan Babulu.

2. Mekanisme Penerimaan Siswa yang Lebih Adil

   • Sistem zonasi perlu dievaluasi agar tidak merugikan siswa yang tinggal di daerah dengan akses sekolah terbatas.

   • Perlunya kebijakan afirmasi bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah.

3. Peningkatan Kualitas Sekolah Swasta sebagai Alternatif

   • Pemerintah harus memberikan dukungan subsidi atau insentif kepada sekolah swasta agar bisa menampung lebih banyak siswa dengan kualitas pendidikan yang setara.

4. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk Daerah Penyangga IKN

   • Sebagai daerah penyangga IKN, PPU harus mendapat perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan.

   • Perlu kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan di wilayah strategis ini.

Ketimpangan Pendidikan di Daerah Penyangga IKN Tidak Boleh Diabaikan

Zaenal Arifin mengingatkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di PPU tidak boleh dibiarkan, apalagi dengan statusnya sebagai wilayah penyangga IKN.

“Kita tidak boleh membiarkan jurang ketimpangan pendidikan semakin lebar. Daerah seperti PPU harus mendapat perhatian ekstra, jangan sampai pembangunan IKN justru membuat masyarakat lokal tertinggal,” tegasnya.

Fraksi Gabungan berharap masukan mereka menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan RPJMD. Mereka mendorong agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya dalam memenuhi hak dasar pendidikan.