Internal Partai Gelora Bergejolak, Pengurus DPD PPU Layangkan Protes Soal Penunjukan Sepihak
Info Penajam- Menjelang berakhirnya masa kepengurusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia periode 2019–2024, dinamika politik internal mulai memanas. Pergantian kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang seharusnya berjalan mulus, justru memunculkan gejolak di tubuh partai.
Sekretaris DPD Gelora Penajam Paser Utara (PPU) periode 2019–2024, Muhammad Zainuddin, menyampaikan kekecewaan mendalam atas keputusan DPW Gelora Kalimantan Timur yang dianggap menunjuk pengurus baru secara sepihak di 10 kabupaten/kota, termasuk PPU.
“Kurang Etis dan Tidak Transparan”
Dalam keterangannya kepada Kaltim Post, Sabtu (23/8), Zainuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan adanya pergantian pengurus karena hal itu wajar dalam dinamika organisasi. Namun, ia menilai cara yang ditempuh DPW Gelora Kaltim jauh dari etika politik yang semestinya.
“Seharusnya ada komunikasi dan musyawarah terlebih dahulu dengan pengurus lama. Faktanya, penunjukan dilakukan begitu saja tanpa pemberitahuan. Padahal, pengurus lama inilah yang dulu berjuang agar Partai Gelora bisa lolos sebagai peserta pemilu,” tegas Zainuddin.
Ia juga menambahkan, ketika pengurus lama mempertanyakan dasar hukum pergantian tersebut, DPW Gelora Kaltim beralasan bahwa keputusan didasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang baru. Ironisnya, menurut informasi yang diperoleh, AD/ART itu justru belum disahkan secara resmi.
Baca Juga : Pemkab Penajam Salurkan Beasiswa Rp7,9 Miliar untuk 1.453 Pelajar Berprestasi
Perlakuan Berbeda di PPU
Zainuddin turut menyoroti adanya dugaan perlakuan berbeda antara DPD Gelora PPU dan beberapa daerah lain di Kaltim. Menurutnya, di Kutai Timur, Bontang, dan Samarinda, anggota legislatif terpilih justru dipercaya menduduki posisi ketua DPD. Namun di PPU, situasinya berbeda.
“Kenapa di PPU anggota DPRD terpilih hanya dijadikan sekretaris, bukan ketua? Padahal di daerah lain, mereka diberikan kepercayaan penuh,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Zainuddin mengaku sudah berulang kali meminta penjelasan dari DPW Gelora Kaltim, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan.
“Bagi kami, DPW Gelora Kaltim tidak transparan dan terkesan tidak adil. Keputusan sepihak ini membuat kami, pengurus lama, merasa terpinggirkan,” tegasnya.
Rencana Tarik Diri dari Kepengurusan
Sebagai bentuk protes, Zainuddin bersama jajaran pengurus DPD Gelora PPU periode 2019–2024 berencana menggelar konferensi pers dalam waktu dekat. Mereka juga menyatakan sikap untuk menarik diri dari kepengurusan partai jika kondisi ini tidak ada kejelasan.
“Saya beserta gerbong saya akan menarik diri dari kepengurusan Gelora PPU. Ini bukan soal jabatan, tapi soal penghargaan terhadap perjuangan yang sudah kami lakukan sejak awal,” ujarnya.
Zainuddin menambahkan, selama periode kepengurusan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pasca pemilihan legislatif maupun pilkada. Menurutnya, DPW Gelora Kaltim seakan mengabaikan kerja keras pengurus lama.
“Ibarat kata, kami ini dianggap laskar tak berguna. Padahal, justru kami yang berjuang dari nol sampai Gelora PPU bisa lolos jadi peserta pemilu dan berhasil mendapatkan satu kursi legislatif,” pungkasnya.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari DPW
Hingga berita ini diturunkan, DPW Gelora Kalimantan Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh Muhammad Zainuddin. Pihak Kaltim Post masih berupaya menghubungi pengurus wilayah untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Gejolak ini menunjukkan bahwa dinamika internal partai masih menjadi tantangan besar, terlebih menjelang masa transisi kepengurusan baru.
