Pemkab PPU Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH Kurang Bayar Rp208 Miliar
Info Penajam- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan kepastian waktu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar senilai Rp208 miliar. Dana tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan yang tengah berjalan pada tahun anggaran 2025.
Dana Krusial untuk Stabilitas Kas Daerah
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa DBH menjadi salah satu komponen vital dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2025, dana transfer ke daerah (TKD) dari DBH untuk wilayah Benuo Taka ditetapkan sebesar Rp447 miliar.
“Dana ini punya peran strategis untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan juga kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Kalau pencairannya molor, otomatis akan berdampak pada arus kas daerah,” tegas Muhajir, Jumat (17/10/2025).
Hingga saat ini, penyaluran DBH dari pusat baru diterima dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp90 miliar, padahal seharusnya mencapai Rp120 miliar. Ada pemotongan sekitar Rp20 miliar pada tahap tersebut. Sementara itu, penyaluran tahap kedua mencapai Rp157 miliar.
“Masih ada sisa kurang bayar sekitar Rp208 miliar yang belum kami terima,” ungkapnya.
Baca Juga : Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe Dilanjutkan, Kini Dibiayai Penuh oleh APBN
Dampak Tertundanya Pencairan DBH
Keterlambatan pencairan DBH ini berpotensi memperlambat sejumlah proyek pembangunan prioritas, terutama yang melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor dan penyedia jasa. Menurut Muhajir, sekitar 50 persen dari total DBH yang diterima akan langsung dialokasikan untuk pembayaran proyek yang sedang berjalan.
“Kalau dana tidak segera turun, kita juga akan kesulitan melakukan pembayaran tepat waktu. Ini tentu bisa berdampak domino, mulai dari keterlambatan pekerjaan hingga terganggunya roda ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, keterlambatan juga dapat berimbas pada realisasi APBD. Hingga pertengahan Oktober, realisasi anggaran baru mencapai 60 persen dari total APBD PPU sebesar Rp2,4 triliun.
Terpengaruh Kebijakan Fiskal Pusat
Muhajir menjelaskan, rendahnya serapan anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi fiskal yang dikeluarkan pemerintah pusat, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini berdampak pada pengurangan dan penundaan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), yang akhirnya ikut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
“Kami memahami kebijakan efisiensi nasional, tapi daerah juga perlu kepastian dana yang sudah menjadi haknya. Dengan kepastian itu, kami bisa mengatur arus kas dan pelaksanaan pembangunan lebih optimal,” jelasnya.
Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran
Untuk mengantisipasi dampak keterlambatan, BKAD telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk lebih proaktif dalam mempercepat proses pekerjaan di lapangan. Monitoring dan percepatan progres fisik diharapkan bisa membantu menjaga ritme serapan anggaran meski DBH belum cair sepenuhnya.
“Kami tinggal menunggu informasi resmi dari pusat terkait waktu pencairan. Begitu dana masuk ke kas daerah, pembayaran kepada pihak ketiga akan langsung kami lakukan,” pungkas Muhajir.
Harapan Daerah untuk Kepastian
Pemerintah Kabupaten PPU berharap pemerintah pusat memberikan kejelasan jadwal pencairan sisa DBH tersebut. Pasalnya, dana ini bukan hanya mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur, tapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
