Honorer PPU Kembali Geruduk Kantor Bupati, Suarakan Tuntutan Status R3 dan R4
Info Penajam- Suara lantang ratusan tenaga honorer kembali menggema di halaman Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Senin (11/8/2025) pagi. Dengan membawa spanduk, poster, dan semangat yang tak surut, mereka menuntut satu hal: kejelasan status kepegawaian yang dinilai terlalu lama terkatung-katung.
Massa yang tergabung dalam kategori honorer R3 dan R4 ini berdiri tegak di bawah teriknya matahari. Meski suasana aksi berlangsung tertib, semangat para peserta tetap membara. Terlihat berbagai tulisan di spanduk, mulai dari “Hargai Pengabdian Kami” hingga “R3 & R4 Bukan Tenaga Sementara, Tapi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.”
“Kami minta kejelasan. Bertahun-tahun kami mengabdi, yang kami inginkan hanya status yang jelas menjadi PPPK paruh waktu,” tegas Koordinator Aksi, Arman Riyadi, saat berbicara di hadapan awak media.
Baca Juga : BMKG: Waspada Perubahan Cuaca Cepat di Kaltim 10 Agustus 2025
Aksi kali ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang digelar pada 15 Juli 2025 lalu. Bedanya, kali ini momen dipilih bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan perwakilan pemerintah daerah. Tujuannya jelas: agar suara mereka langsung terdengar di ruang pengambilan keputusan.
Melalui forum tersebut, Forum Teknis Indonesia Kabupaten PPU (Fortekin PPU) membacakan enam poin tuntutan yang sebelumnya disepakati dalam rapat koordinasi honorer se-kabupaten pada 12 Juni 2025. Tuntutan itu meliputi:
-
Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tanpa tunjangan TPP sampai keuangan daerah mampu membayar TPP.
-
Kejelasan nasib pegawai non-ASN R4 (non database) agar diakomodir sebagai tenaga paruh waktu.
-
Komitmen tertulis dari pemerintah daerah dan DPRD terkait penataan R3 dan R4.
-
Penataan PPPK sebagai prioritas daerah dan menunda rekrutmen CASN sebelum R3 dan R4 terselesaikan.
-
Pengangkatan bertahap dalam satu periode kepemimpinan bupati terpilih dengan mempertimbangkan masa kerja dan usia.
-
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan persoalan pegawai non-ASN R3 dan R4.
Menurut Arman, tuntutan ini bukan sekadar soal administrasi. Lebih dari itu, ini menyangkut penghargaan terhadap pengabdian yang sudah mereka berikan bertahun-tahun demi pelayanan masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal status. Ini tentang pengakuan atas kerja keras kami. Kami berharap keputusan yang diambil nanti berpihak pada honorer yang selama ini menopang jalannya pelayanan publik,” ujarnya.
Aksi berlangsung damai. Peserta aksi bergantian menyampaikan orasi, sementara sebagian lainnya duduk di bawah tenda darurat sambil mendengarkan jalannya RDP. Di sela-sela itu, perwakilan honorer juga membagikan selebaran berisi kronologi perjuangan mereka, dari awal tuntutan hingga kini.
Mereka menegaskan bahwa jalan dialog selalu terbuka, asalkan ada komitmen nyata dan tertulis dari pemerintah. “Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Jika harus bertahap, setidaknya ada batas waktu yang jelas dan adil,” tutup Arman dengan tegas.
Dengan aksi ini, harapan para honorer R3 dan R4 kembali menggantung di langit PPU. Mereka menunggu langkah konkret pemerintah, berharap suara yang disuarakan hari ini tak lagi hanya menjadi janji di atas kertas.
